Pada 28 November 2025 dua aktivis lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Adetya Pramandira dan Fathul Munif ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dituduh melakukan tindak pidana dalam Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE sebagaimana Pasal 160 KUHP. Keduanya dianggap melakukan penghasutan saat terjadi demonstrasi pada Agustus lalu. UU ITE kembali menjadi bencana hukum …
Author: Redaksi
Redaksi
JAKARTA – Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian Jay Akhmad bertemu dengan Komisi Reformasi Polri di Gedung Kementerian Sekretariat Kementerian Negara, Selasa (25/11/2025). Selain Jaringan GUSDURian, sejumlah organisasi toleransi beragama lain juga turut hadir, di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), SETARA Institute, dan Center for Religious dan Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM). Pertemuan …
YOGYAKARTA – Hingga beberapa tahun yang lalu, kata ‘ulama’ di mesin pencarian Google selalu menampilkan sosok laki-laki. Namun saat ini kata tersebut sudah mulai banyak dipakai untuk menyebut juga sosok perempuan yang memiliki kapasitas keulamaan. Dengan kata lain, otoritas perempuan sebagai ulama sudah mulai mendapat pengakuan. Hal ini disebabkan, salah satunya, karena perjuangan Kongres Ulama …
Jakarta, 29 Oktober 2025 – Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai) mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan Sistem Administrasi Muatan (SAMAN) yang diatur dalam Kepmen Kominfo 522 Tahun 2024 hingga dilakukan perbaikan mendasar terhadap kerangka regulasi konten digital Indonesia. Penundaan ini diperlukan karena definisi dan mekanisme takedown konten saat ini masih mengandung kelemahan serius yang mengancam …
Hari Pahlawan pada 10 November 2025 menghadirkan dilema tentang bagaimana bangsa Indonesia mengingatnya. Di satu sisi, masyarakat mendapat teladan dari nama-nama tokoh yang berperan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Di sisi lain, momentum ini justru digunakan oleh penguasa untuk membuka luka lama dalam salah satu sejarah paling kelam negara Indonesia. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada …
Keniscayaan Pejabat Negara untuk Menghormati Martabat Korban Kekerasan Seksual, Melindungi, dan Memenuhi Hak-Hak Dasar Mereka Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) adalah gerakan keulamaan yang mendakwahkan kemanusiaan perempuan berlandaskan ajaran Islam rahmatan lil ‘ālamīn. KUPI memandang bahwa kekerasan seksual, di mana pun dan terhadap siapa pun terjadi, merupakan pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan, keagamaan, dan keulamaan. …
JAKARTA - Pertemuan orang muda lintas negara yang diselenggarakan Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA) yang didukung oleh Mensen Met Een Missie (MM) melahirkan dokumen deklarasi bertajuk “Asia-Africa Youth Declaration on Digital Safety and Human Rights” pada Rabu, 17 September 2025. Sebelumnya, para orang muda dari Burundi, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Irak, Kenya, Nigeria, …
JAKARTA - Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA) Indonesia menggelar kegiatan lintas negara bertajuk “Cross-Country Learning on Youth, Digital Safety, and Human Rights” pada 7-17 September 2025 di tiga kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Kegiatan yang melibatkan Jaringan GUSDURian, Peacegen, Interfidei, dan Imparsial tersebut bertujuan untuk melibatkan orang muda dan media kreatif untuk …
Ratusan peserta dari seluruh Indonesia menghadiri Doa Keselamatan Bangsa dan Maklumat Ulama Perempuan Indonesia yang diselenggarakan secara hybrid oleh Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada Rabu malam (3/9). Acara ini digelar sebagai bentuk keprihatinan pada kondisi bangsa yang dinilai semakin genting. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen KUPI untuk menjaga bangsa melalui doa, seruan moral, …
JAKARTA – Jaringan GUSDURian menilai Kapolri gagal bertanggung jawab atas berulangnya tindakan represif yang dilakukan korps bhayangkara terhadap para demonstran. Senior Advisor GUSDURian, Savic Ali, menegaskan bahwa Kapolri seharusnya mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas kegagalan tersebut. “Di banyak negara, pejabat yang gagal bertanggung jawab memilih mundur. Itu akan menjadi teladan yang …
