GORONTALO – GUSDURian Kabupaten Gorontalo bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo dan Pengurus Cabang Ikatan Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo menggelar nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale bertempat di Sekretariat AJI Gorontalo, Ahad 10 Mei 2026.
Kegiatan ini diinisiasi sebagai salah satu upaya membangun kesadaran kolektif mengenai permasalahan sosial, lingkungan, dan hak asasi yang terjadi di Papua. Sehingga tidak melihat Papua hanya sebatas daerah yang lekat dengan konflik bersenjata seperti yang ramai di tampilkan di platform media sosial.
Ketua AJI Gorontalo, Franco Dengo, selaku pemantik diskusi mengatakan bahwa film Pesta Babi membuka informasi yang selama ini sulit diakses publik terkait situasi di Papua. Menurutnya, film itu menghadirkan suara masyarakat asli Papua secara langsung di tengah keterbatasan kebebasan pers dan independensi media di wilayah tersebut.
“Film ini membuka keran informasi yang selama ini tersumbat oleh kondisi kebebasan pers dan independensi media di Papua. Masyarakat akhirnya bisa melihat dan mendengar langsung suara orang asli Papua dari film ini,” kata Franco.
Ia juga menilai karya tersebut tidak hanya berbasis observasi lapangan, tetapi didukung riset yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya jurnalistik.
Menurut Franco, selama ini masyarakat lebih sering menerima informasi tentang Papua dari isu konflik bersenjata, separatisme, hingga kekerasan. Film Pesta Babi, kata dia, menawarkan perspektif lain mengenai kehidupan masyarakat Papua.
“Selama ini kita hanya tahu Papua dari isu KKB, separatisme, penembakan dan lain sebagainya. Melulu soal darah dan kematian. Film ini jadi alternatif dan bisa mendobrak perspektif kita,” ujarnya.
Franco juga menyinggung adanya persoalan serupa di Gorontalo, khususnya terkait proyek energi yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat lokal. Ia menyebut alih fungsi hutan alam menjadi hutan tanaman energi di Kabupaten Pohuwato dan Gorontalo Utara telah memicu berbagai persoalan ekologis.
“Lebih dari 100 ribu hektar hutan alam dialihkan menjadi hutan tanaman energi. Dampaknya bisa dilihat dari banjir hingga banjir bandang yang memakan korban jiwa, termasuk masyarakat lokal yang kehilangan sumber penghidupan,” katanya.
Pemantik lainnya, Mahasiswa Papua di Gorontalo, Mafretd Enombere, menyebut film dokumenter tersebut menggambarkan kehidupan sosial, budaya, dan realitas yang dihadapi masyarakat Papua, terutama persoalan deforestasi.
Menurut Mafretd, film ini tidak hanya menampilkan tradisi pesta babi sebagai budaya masyarakat Papua, tetapi juga memperlihatkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap adat, dan berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat setempat.
“Film ini membuka wawasan penonton agar lebih memahami kehidupan masyarakat Papua dari sudut pandang kami orang asli Papua,” ujar Mafretd.
Sebagai pemuda asal Papua, ia mengungkapkan bahwa masyarakat Papua memiliki budaya yang kaya, nilai kekeluargaan yang kuat, dan identitas yang harus dihargai. Karena itu, ia berharap masyarakat di luar Papua tidak lagi memandang Papua hanya dari konflik dan stereotip negatif.
“Papua jangan hanya dilihat dari konflik, tetapi juga dari sisi kemanusiaan, budaya, dan perjuangan masyarakatnya,” katanya.
Selain itu, ia berharap film dokumenter tersebut dapat menjadi bagian edukasi untuk membangun kepedulian masyarakat Indonesia terhadap kondisi Papua secara lebih adil dan terbuka.
“Saya berharap film ini dapat mempererat rasa persaudaraan serta mendorong terciptanya dialog yang damai dan saling menghargai,” ungkapnya.
Mafretd juga menyampaikan harapannya terkait penyelesaian konflik di Papua. Ia menilai perlunya pendekatan damai dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi langkah penting untuk mewujudkan Papua yang aman dan adil.
Ia juga mendorong adanya dialog terbuka yang melibatkan pemerintah Indonesia, kelompok pro-kemerdekaan Papua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pemuda dengan mediasi pihak ketiga yang netral.
Mafretd berharap diskriminasi dan stigma terhadap masyarakat Papua dapat dihilangkan.
“Masyarakat Papua berharap diperlakukan setara sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tanpa rasisme maupun diskriminasi,” pungkasnya. (SDH)
