Mendadak ada banyak sekali ajakan boikot Artjog 2026 yang berseliweran di media sosial. Musababnya, beberapa hari jelang pembukaan, panitia baru terang-terangan menampilkan logo penyokong pameran seni. Ada logo Didit Hediprasetyo Foundation, yayasan milik anak Presiden Prabowo Subianto.
Pertanyaan mendasar yang saya tangkap dari keluh kesah sebagian netizen itu adalah: kok bisa?
Yang kaget tidak hanya netizen. Ada beberapa seniman yang langsung bersuara di akun media sosialnya. Beberapa di antaranya menyatakan balik kanan. Namun ada juga yang tetap bertahan dan memberi penjelasan bahwa terlepas siapa penyokong dananya, karyanya independen. Mereka juga baru tahu sesaat setelah panitia merilis logo-logo donatur acara ini.
Munculnya nama Didit menjadi pertanyaan besar mengingat dia adalah anak presiden yang tengah berkuasa. Dengan dinamika politik hari ini, wajar saja banyak pihak yang begitu sentimentil terhadap apapun terkait Prabowo. Apalagi ini anak semata wayangnya.
Soal Didit punya kontribusi besar bagi dunia seni itu lain soal. Sebelum Prabowo jadi presiden, Didit memang tinggal di Paris—tempat yang sudah empat kali dikunjungi Prabowo selama menjabat presiden. Di sana, nama Didit konon dikenal cukup wangi sebagai perancang busana.
Situasi semakin rumit ketika beredar potongan video seorang ‘seniman bertopeng’ melakukan aksi teatrikal di acara pembukaan dengan tajuk ArtJoke. Sang seniman diketahui bernama Ayik melakukan aksi teatrikal menabur bunga, membacakan monolog, hingga melempar cat merah ke fasad karya seni.
Spontan beberapa petugas keamanan tampak memeganginya. Aksi petugas keamanan itu kemudian memicu reaksi besar di media sosial. ‘Seniman kok direpresi di lokasi pameran seni?’.
Dramatisnya, ia ditangkap ketika berbicara ‘selamat datang di tempat paling berbahaya’. Sebagai sebuah pertunjukan, aksi teatrikal ini dapat momentumnya.
Ayik mengkritik lebaran seni yang justru berpotensi kuat menjadi artwashing. Sederhananya, Artjog yang sudah ada selama belasan tahun dan memiliki basis penggemar malah jadi ajang untuk memanipulasi citra sosok tertentu. Terlebih, anak presiden.
Tak lama kemudian, pihak Artjog angkat bicara. Mereka tidak menampik kebutuhan pendanaan Artjog yang sudah kelewat besar. Sebagai acara tahunan, Artjog menjadi salah satu lokasi yang wajib dikunjungi oleh peziarah seni. Wajar, jika panitia ingin memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Mereka sekaligus menyatakan bahwa kekerasan tidak masuk dalam prosedur pengamanan di lokasi pameran seni.
Namun publik sudah kepalang punya sikap. Artjog mungkin punya risiko kehilangan sebagian penggemarnya. Meski dari sudut pandang branding, kejadian ini bisa jadi mendatangkan penggemar baru. Banyak orang baru terpapar informasi adanya Artjog justru karena pameran ini ramai diperdebatkan di media sosial.
Saya yang tidak rutin-rutin amat mengikuti acara tersebut setiap tahunnya sampai mbatin. Lho, sudah mulai, to?
Selain itu tidak semua peziarah seni ideologis-ideologis amat. Iklan di Instagram dan TikTok mulai banyak juga yang mengangkat estetika seninya dibanding bicara substantif mengenai ‘pesan’ yang ingin dibawa.
Jika seniman punya kebebasan seni, bukankah audiens juga bebas menikmati seni dengan caranya?
Kisah lama
Ndilalahnya, geger soal sponsor ini kok tepat sepuluh tahun sejak orang protes terkait PT Freeport yang jadi sponsor event serupa. Waktu itu, Artjog resmi berpamitan dari Taman Budaya Yogyakarta untuk menghuni galeri tahunan barunya di Jogja National Museum (JNM), hingga saat ini.
Bagi yang mengikuti Artjog dari awal dan sempat ikut geger geden 2016, mereka pun mempertanyakan komitmen panitia kenapa sampai gelap mata tidak mengukur sentimen publik—lebih-lebih yang kritis. Apa jaminan bahwa konstruksi ruang dalam pameran tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya dana yang diguyur ke arena pameran?
Kecurigaan itu wajar sebab seni memang intinya curiga, su’udzon. Antara seniman, penyelenggara event, dan audiens punya kecurigaan masing-masing di kepalanya. Seni kemudian mendialektikakan kecurigaan itu dalam karya-karya yang dipamerkan.
Model ticketing Artjog pun yang harganya lumayan mulanya dipertanyakan. Di Taman Budaya Yogyakarta, ketika namanya masih Jogja Art Fair, juga ketika masa awal berganti nama Artjog di lokasi lama, tiketnya masih belum dibanderol. Para seniman masih mempromosikan seni ke masyarakat awam ala dokter koas yang mencari pasien.
Kini, Artjog ibaratnya sudah menjadi ‘dokter spesialis’. Acara ini sudah lebih punya bargaining. Imej sebagai acara tahunan pun sudah melekat di kepala banyak penikmat seni. Risikonya, publik pun akan lebih perhatian. Lebih-lebih menyangkut dana di mana situasi ekonomi secara umum sedang tidak baik-baik saja. Ditambah kemarahan publik atas tokoh politik tertentu akan selalu dikaitkan dengan orang-orang yang punya hubungan dengannya.
Jika sebuah ajang pameran seni dianggap punya haluan yang berbeda dari kepentingan umum, maka reaksi paling minimum dari publik adalah menggugatnya. Sekali lagi, wajar.
Selanjutnya Artjog perlu membuktikan diri bahwa ruang pameran yang dipersiapkannya memang punya nilai dan independensi yang kokoh. Apalagi dalam pameran tahun ini kabarnya berbagai isu sosial politik krusial diangkat, mulai dari penindasan rezim, food estate, dan lain sebagainya.
Pertanyaannya, apakah Artjog benar-benar memberi wadah bagi seniman dan penikmatnya untuk mengkritik keras rezim—meski sebatas di dalam galeri, atau so called kritik yang dilakukan hanya performatif belaka?
Amit-amitnya, emosi kolektif rakyat yang termanifestasi dalam aksi-aksi belakangan jangan sampai terkesan hanya jadi komoditas. Aji mumpung.
Namun sebagai penikmat, kita juga perlu sadar diri bahwa dilihat dari sisi mana pun Artjog dikelola swasta. Mereka punya kepentingan yang tak sepenuhnya bisa selaras dengan imajinasi dan harapan semua orang. Ibarat warung, mereka berhak menjual produk apapun. Jika sebagai konsumen kita tidak cocok, tinggal cari saja warung lainnya. Ndak mungkin tho orang vegan maksa warung padang untuk tidak jualan rendang?
Dari kasus ini mungkin Artjog akan kehilangan sebagian penggemar militannya. Bisa jadi pula, citra ini akan melekat pada pagelaran Artjog di tahun-tahun mendatang. Namun bisa jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak terjadi. Apalagi cancel culture belum menjadi budaya bangsa kita yang pemaaf nan pelupa.
Apapun itu, saya yakin profit bukan satu-satunya alasan mengapa pameran seni ini ada. Meski jika orientasinya profit pun siapa yang berhak menyalahkan? Sebaliknya kita perlu mawas diri bahwa fundamental berkesenian kita masih sangat keropos karena bergantung pada modal besar dari pihak-pihak yang berhubungan dengan kekuasaan. Di titik ini, ketika seni bermesraan dengan kekuasaan, kritik bisa jadi hanya dianggap pajangan, bukan tekanan. Ia berhenti jadi tontonan yang tidak punya daya gedor.
Kita sama-sama tahu bahwa seni dan modal itu saling bergantung satu sama lain. Tapi ingat pepatah Jawa. Ngono ya ngono tapi ojo ngono. Untuk meminimalisirnya, Artjog perlu punya standar, kepekaan, dan alarm moral agar seni semakin dekat dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan penguasa.
Sejarah membuktikan bahwa seni yang hidup adalah seni yang melawan. Ia tidak berhenti sebagai instalasi, namun jadi penjaga sekaligus pemantik nyala api perubahan.
