Tag: demokrasi

Homedemokrasi

Sejak terpilihnya Dedi Mulyadi yang kerap dipanggil KDM (Kang Dedi Mulyadi) sebagai Gubernur Jawa Barat, dia semakin terkenal karena dianggap menampilkan gaya kepemimpinan yang merakyat, yaitu gaya blusukan dengan cara terus berkeliling mengunjungi warga.  Apalagi berkat konten-konten yang berisi kegiatan KDM selama seharian penuh membuat dirinya semakin populer. Bahkan “Bocor Alus” Tempo secara khusus mengulas …

Tahun politik telah kita lalui dengan segala hiruk-pikuknya. Namun setelah para pemimpin dan wakil rakyat duduk di singgasananya, apakah masyarakat benar-benar memahami proses politik yang mereka ikuti? Jika literasi politik hanya diposisikan sebagai milik mahasiswa, maka kita sedang membatasi pemahaman publik hanya pada ruang-ruang akademik yang sempit. Membatasi literasi politik hanya pada kalangan intelektual sama …

Pada tanggal 6 April 2025, Prabowo mengundang 7 jurnalis ke kediamannya di Hambalang, yang terdiri dari pemimpin redaksi (Pemred) Detikcom Alfito Deannova Gintings, Pemred TVOne Lalu Mara Satriawangsa, Pemred IDN Times Uni Lubis, Founder Narasi Najwa Shihab, Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, Pemred SCTV-Indosiar Retno Pinasti, dan News Anchor TVRI Valerina Daniel sebagai moderator untuk …

Suatu pagi, ketika karyawan media datang ke kantornya, yang mereka temukan bukan suasana kerja yang tenang, melainkan sebuah kepala babi teronggok di depan pintu. Di tempat lain, redaksi menerima kiriman bangkai tikus dalam kardus. Sayangnya, ini bukan cerita fiksi atau bagian dari novel kriminal. Ini nyata, terjadi di Indonesia, dan menjadi simbol kekerasan simbolik terhadap …

Pada akhirnya RUU TNI tetap disahkan. Bahkan dalam proses pengesahannya mereka bersidang secara tertutup di hotel mewah di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran. Agak lain memang DPR ini. Tampaknya label “Tukang Stempel Pemerintah” yang disematkan pada mereka waktu zaman Orba masih cocok dan relevan hingga saat ini. Karena kerjaannya cuma mengesahkan dan menyetujui semua mau pemerintah …

Dalam beberapa hari terakhir DPR RI dan pemerintah membahas Revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI yang menuai protes dan kecaman dari masyarakat pro-demokrasi. Meski menimbulkan gejolak, pembahasan RUU TNI disebut sudah rampung dan akan dibawa dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Ada banyak persoalan dalam agenda tersebut, mulai tidak adanya …

by

Jaringan GUSDURian dan Perludem mengadakan diskusi bertajuk “Media Sosial Pasca-Politik 2024: Mewujudkan Ruang Digital yang Demokratis”  pada Kamis, 13 Februari 2025 di Hotel Oria, Jakarta Pusat. Agenda ini diselenggarakan untuk melaporkan hasil temuan terkait pemantauan ruang digital selama Pilkada 2024. Laporan itu kemudian dijadikan rekomendasi kepada Bawaslu dan perusahaan platform media sosial agar ada upaya …

by

Era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan akses informasi dan komunikasi telah menciptakan ruang publik yang lebih luas dan kompleks. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti meningkatnya konflik dan perbedaan pendapat. Di sinilah pemikiran Gus Dur (1939-2009), presiden keempat Indonesia, menjadi relevan. Pemikirannya tentang toleransi, kebhinekaan, dan demokrasi dapat menjadi …

Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo melontarkan pernyataan yang bikin heboh: beliau bersedia memaafkan koruptor asalkan mereka mengembalikan uang hasil korupsinya, entah secara terang-terangan atau diam-diam. Dalam sekejap, pernyataan ini memicu perdebatan di berbagai ruang, dari warung kopi hingga media sosial. Ada yang menganggap langkah ini bijak dan pragmatis, ada pula yang menyebutnya sebagai sinyal kelemahan …

KABUPATEN GORONTALO - Komunitas GUSDURian Kabupaten Gorontalo menggelar kegiatan rutinan yakni Majelis Taklim yang bertema “Demokrasi dan Respons Publik terhadap Jalannya Pilkada” di Taman Budaya Limboto, Minggu (15/12/2024). Ada banyak masalah yang mengganggu pemilihan kepala daerah. Beberapa di antaranya adalah politik uang, penegakan hukum, dan kode etik yang tidak efektif, hate speech, hoaks, anggaran penyelenggaraan …