Saat saya menulis ini, badai protes terhadap anggota DPR RI dan pemerintah yang bereskalasi pada akhir Agustus lalu, mulai reda. Gerakan protes perlahan dilucuti, entah oleh siapa. Bahkan sampai cuma menyisakan konflik horizontal yang tak lebih berguna dari Andre Onana. Fokus kita kemudian justru bergeser.…
Sejarah politik Indonesia kerap ditandai oleh momen ketika rakyat turun ke jalan. Demonstrasi tidak hanya mencatat tuntutan politik, tetapi juga menghadirkan drama kemanusiaan. Pada 2001, demonstrasi menjadi bagian dari proses jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dua dekade kemudian, kita menyaksikan gelombang demonstrasi baru dengan…
Gaji dan tunjangan anggota DPR mengalami kenaikan dibandingkan periode 2019-2024. Menurut Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar menyatakan perbedaan penerimaan itu karena adanya tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas. Kebijakan tunjangan rumah ini didasarkan pada surat Setjen DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024.…
Di tengah ramainya revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang masuk prolegnas, terlebih setelah adanya Surat Presiden (Surpres) kepada Ketua DPR, setidaknya ada dua RUU yang juga sangat mendesak dan segera butuh pengesahan, yaitu RUU Perampasan Aset dan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga)…
Beberapa hari belakangan ini, publik dikejutkan oleh ketuk palu DPR yang dinilai sebagai tindakan melawan konstitusi. Ketukan itu bermakna bahwa DPR berusaha mengkorupsi hukum tertinggi di negeri ini. Setelahnya, linimasa jagat media sosial dipenuhi oleh gambar Garuda Indonesia berlatar biru dengan tulisan "Peringatan Darurat", jalan-jalan…
Koalisi sipil untuk UU PPRT menggelar aksi tadarus (baca Al-Qur’an) dan doa bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 21/3/24. Koalisi yang di dalamnya termasuk Jaringan GUSDURian, KUPI, Komnas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Apik Jakarta, YLBHI dan lainnya itu dimotori oleh Jaringan Nasional…
Beberapa hari belakangan, media sosial ramai berseliweran terkait pengesahan RKUHP menjadi KUHP yang mengusung tagline “semua bisa kena”. Ada apa gerangan? Dari beberapa cuitan, terutama di Twitter, para pengiat media ini mempermasalahkan kebebasan berpendapat dan lahirnya kekuasaan yang bersifat monarki, padahal negara ini adalah negara…
